China sedang melakukan uji coba kewajiban penggunaan nama asli di media sosial. Ini berlaku bagi pengguna yang ingin berkomentar tentang politik dan industri keuangan di berbagai platform online. CEO Weibo, Wang Gaofel, mengungkapkan rencana implementasi kewajiban ini. Weibo adalah media sosial China yang mirip dengan Twitter. Perusahaan media sosial asing seperti Facebook, Twitter, dan Instagram tidak dapat diakses di China.
Pemerintah China dalam waktu dekat akan melarang pengguna akun anonim untuk memberikan komentar tentang politik dan keuangan. Semua pemilik akun media sosial yang ingin menjadi influencer harus mencantumkan nama asli mereka.
Beberapa influencer di Weibo sebelumnya telah menyatakan bahwa aturan penggunaan nama asli ini berlaku bagi akun dengan jumlah pengikut 1 juta atau lebih yang memberikan komentar tentang politik, dunia hiburan, dan industri keuangan.
Para influencer di Weibo tidak menyebutkan pihak yang mewajibkan penggunaan nama asli ini. Regulator siber di China juga tidak memberikan komentar ketika dikonfirmasi oleh Reuters.
Beberapa waktu yang lalu, pengguna Weibo heboh ketika nama asli Wang muncul di biografi akunnya. Wang kemudian menjawab pertanyaan tentang perubahan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia selalu menjadi orang pertama yang mencoba fitur baru di platform tersebut.
Akun Wang di Weibo memiliki 957.000 pengikut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan nama asli kemungkinan akan diterapkan tidak hanya pada akun dengan jumlah pengikut 1 juta atau lebih, tetapi juga pada akun dengan 500.000 pengikut.
Pemerintah China sedang membersihkan media sosial. Meskipun media massa di China diatur ketat oleh pemerintah, beberapa tahun terakhir muncul kelompok media yang disebut “zimeiti”. Kelompok media ini terdiri dari blogger atau influencer independen yang berpengaruh dan fokus pada sektor tertentu dengan jumlah pengikut yang besar.
Otoritas ruang siber di China sedang berusaha mengendalikan para influencer ini. Banyak akun media sosial telah ditutup, dan platform media sosial yang tidak mengambil tindakan juga diancam dengan denda.
