Capres Menjadi Pemilik, Operasi Pabrik iPhone di China Diungkap

Pemilik Foxconn, pabrik iPhone asal Taiwan, ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak lama setelah pernyataannya, pabrik iPhone yang berlokasi di China diserbu dan menjadi target audit pajak.
Beberapa cabang Foxconn diduga melanggar hukum dan regulasi yang berlaku di China.
Foxconn telah menjadi mitra Apple selama bertahun-tahun dan merupakan pabrik penghasil iPhone terbesar di dunia.
Departemen sumber daya alam China juga melakukan inspeksi langsung ke fasilitas Foxconn untuk melihat penggunaan lahan di provinsi Henan dan Hubei.
Tetapi, belum dijelaskan secara rinci kapan investigasi pemerintah China terhadap fasilitas Foxconn dilakukan.
“Dalam operasional kami di seluruh dunia, kami selalu mematuhi hukum yang berlaku,” kata Foxconn dalam pernyataannya.
Foxconn tidak merincikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada mereka. Perusahaan tersebut hanya memastikan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.
Zhang Wensheng, Deputi Dekan di Taiwan Research Institute of Xiamen University, mengatakan audit mengenai penggunaan lahan adalah prosedur yang biasa dilakukan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan.
“Cabang Foxconn harus bersedia bekerja sama dengan audit dan investigasi pemerintah setempat. Jika terbukti melanggar aturan, mereka harus mengakuinya dan menanggung konsekuensi yang diberikan,” kata dia.
Kasus penggeledahan pabrik iPhone ini terjadi tidak lama setelah kabar bahwa pendiri Foxconn, Terry Gou, mencalonkan diri sebagai Presiden Taiwan. Ia membeberkan beberapa janji jika terpilih, salah satunya janji untuk menjadikan ekonomi Taiwan lebih sukses daripada Singapura. Selain itu, ia juga membahas masalah politik, termasuk perjanjian damai dengan China.
Terry Gou dianggap memiliki pemahaman yang baik mengenai cara berhubungan dengan China karena Foxconn memiliki banyak investasi di negara tersebut.
Terry Gou ikut dalam pemilihan presiden dari partai yang berkuasa, yaitu Partai Progresif Demokratik (DPP), dan dianggap dalam posisi yang kuat. Namun, para kandidat lain dinilai kurang kompetitif.
Gou juga meminta kandidat dari partai lain untuk bersatu dan mendukungnya sebagai kandidat presiden.
Pemilihan presiden di Taiwan akan dilaksanakan pada Januari 2024. Gou membutuhkan 290 ribu tandatangan untuk menjadi kandidat independen dan membangun koalisi pendukung.