Akun media sosial dengan jumlah pengikut yang besar di China tidak dapat lagi beroperasi secara sembarangan. Pemerintah China menerapkan aturan baru yang menuntut akun dengan lebih dari 500 ribu pengikut untuk menampilkan nama asli.
Aturan ini akan menghapus akun influencer atau buzzer yang memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak. Beberapa penyedia platform juga telah memberikan pendapat mereka dan memastikan bahwa kebijakan ini akan diterapkan terlebih dahulu pada akun anonim dengan lebih dari 1 juta pengikut.
Salah satu yang terdampak oleh aturan ini adalah akun self-media. Akun ini biasanya menyebarkan informasi terkait isu atau peristiwa tetapi tidak terkait dengan organisasi media resmi.
Dengan aturan ini, akun self-media tidak dapat bergerak dengan bebas di media sosial. Pemerintah setempat juga telah lama ingin membasmi akun-akun tersebut.
Namun, ada juga yang mendukung sepenuhnya aturan baru ini. Hu Xijin, editor media pemerintah, mendukung aturan ini karena akun berpengaruh menjadi lebih bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan.
Di sisi lain, banyak juga yang khawatir dengan aturan ini. Banyak orang mengatakan bahwa aturan baru ini dapat mempermudah praktik doxxing di dunia maya.
Banyak akun tampil anonim untuk bisa lebih bebas berekspresi dan menyebarkan informasi di China. Mereka bersembunyi di balik anonimitas tersebut saat ada serangan di dunia maya.
Beberapa media sosial setempat berusaha menenangkan para pengguna yang telah mendengar aturan pemerintah ini. Misalnya, CEO Weibo, Wang Gaofei, memastikan bahwa pengguna dengan jumlah pengikut di bawah 500 ribu tidak akan terdampak.
Sementara itu, Douyin memastikan bahwa platform mereka hanya akan meminta nama asli, bukan informasi pribadi. Jadi pengguna tidak perlu khawatir tentang penyebaran data pribadi yang sensitif.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya:
Ngobrol di Kantor Luhut, CEO TikTok Janji Investasi Rp 148 T
