Uni Eropa semakin memberlakukan aturan yang ketat terhadap perusahaan teknologi besar, terutama setelah konflik di Timur Tengah dan menjelang tahun politik 2024 mendatang. Setelah meminta Google, Meta (Facebook, Instagram), dan lainnya untuk membersihkan disinformasi terkait perang Hamas-Israel, Uni Eropa kembali merancang kebijakan baru.
Kebijakan tersebut akan memaksa penyedia platform untuk memberikan label yang jelas pada iklan politik di media sosial. Jika melanggar, perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikenakan denda sebesar 6% dari total omset iklan di Eropa.
Selain itu, iklan politik juga dilarang untuk menampilkan profil seseorang berdasarkan etnis, agama, dan orientasi seksual. Aturan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah iklan politik di wilayah Eropa menjelang pemilu.
Menurut Sandro Gozi, pemimpin proses penyusunan regulasi di Parlemen Eropa, aturan baru ini akan membuat sulit bagi oknum tertentu untuk menyebar disinformasi yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Negara-negara di Uni Eropa dan para pembuat kebijakan telah sepakat untuk membuat draf regulasi ini sejak diusulkan tahun lalu oleh Komisi Eropa. Semua iklan politik online akan tersedia dengan berbagai batasan.
Parlemen Eropa akan mengadakan pemilu pada Juni 2024 mendatang. Pada proses tersebut, dikhawatirkan banyak disinformasi dan interupsi asing yang akan diselundupkan lewat iklan politik online.
