Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao, mengundurkan diri dan mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika.
Binance melanggar aturan tersebut dan gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan organisasi yang ditetapkan AS sebagai kelompok teroris, termasuk Hamas, Al Qaeda, dan ISIS.
Kesepakatan antara Binance dan Departemen Kehakiman AS mengharuskan Zhao secara pribadi membayar US$ 50 juta dan Binance membayar US$ 4,3 miliar, disebut oleh jaksa sebagai salah satu hukuman perusahaan terbesar dalam sejarah AS.
Namun beberapa pakar hukum menilai kesepakatan ini justru menguntungkan Zhao, karena kekayaannya yang banyak itu akan tetap utuh. Dengan hartanya berlimpah, CZ bisa dengan mudah kembali menguasai Binance. Apalagi, meskipun sudah bukan CEO, ia tetap punya pengaruh yang luar biasa di bursa kripto yang ia dirikan pada tahun 2017 tersebut.
Kasus ini kembali menjadi pukulan bagi industri kripto yang tengah dilanda banyak permasalahan dan menjadi sasaran berbagai investigasi dugaan penipuan, termasuk divonis bersalahnya Sam Bankman-Fried, pendiri FTX.
Mengutip Reuters, Binance telah berada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman setidaknya sejak tahun 2018. Ini hanyalah salah satu dari serangkaian masalah hukum yang dihadapinya di Amerika Serikat.
Jaksa federal meminta perusahaan tersebut pada Desember 2020 untuk memberikan catatan internal tentang upaya anti pencucian uang, bersama dengan komunikasi yang melibatkan Zhao.
CFTC, otoritas pengawas perdagangan komoditas AS, mengajukan tuntutan perdata terhadap Binance pada bulan Maret, menuduhnya gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris.
Secara internal, karyawan Binance mengakui bahwa platform tersebut memfasilitasi aktivitas yang berpotensi ilegal.
Sarang teroris
Pada bulan Februari 2019, Lim dari Binance menerima informasi tentang transaksi kelompok militan Palestina Hamas di Binance. Lim, seorang warga Singapura, menjelaskan kepada rekannya bahwa teroris biasanya mengirim dalam jumlah kecil karena jika mengirim sekaligus nominal besar bisa terdeteksi sebagai pencucian uang, kata CFTC dalam gugatannya pada bulan Maret.
Daniel Silva, mitra di firma hukum Buchalter dan mantan jaksa federal mengatakan tuduhan tersebut kemungkinan besar mendukung dakwaan terhadap Zhao dengan hukuman yang lebih berat seperti penipuan atau pencucian uang.
Meski begitu, pengakuan bersalah yang melibatkan CEO sebuah perusahaan jarang terjadi dan adanya dorongan Departemen Kehakiman di bawah kepemimpinan Partai Demokrat untuk mengajukan tuntutan terhadap para eksekutif.
“Pemerintah memainkan peran penting dalam masalah akuntabilitas individu,” kata Kit Addleman, mitra firma hukum Haynes Boone di Dallas. Dia mencatat besarnya denda memperjelas bahwa pemerintah AS ingin mengendalikan sektor kripto, dan menggambarkan besaran finansial dari kesepakatan itu sebagai hal yang mengejutkan.
Menurut Robert Frenchmann, ahli hukum di bidang kejahatan finansial, Zhao mendapatkan “hasil yang cukup bagus” karena pemerintah AS harus mencari cara untuk membuatnya masuk ke wilayah AS.
“Dia masih kaya raya. Kecil kemungkinan ia menghabiskan waktu terlalu lama di penjara AS. Ia masih memiliki saham di Binance, perusahaan yang kini telah melalui permasalahan hukum terbesar yang pernah mereka hadapi,” kata Frenchmann.
Menurut Jeffrey Cohen, ahli hukum dari Boston College Law School, jaksa kemungkinan harus menimbang antara dua hal. Pertama, ada potensi CZ tidak akan pernah menyerahkan diri dan mengaku salah. Kedua, keinginan agar Binance membayar denda sebesar-besarnya.
“Angka denda untuk korporasinya cukup besar, meskipun harus membiarkan hukuman tertuduh berkurang. Ini perhitungan pemerintah AS,” kata Cohen.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Live Now! Kepala Bappebti Jawab Semua soal Bursa Kripto RI
(dem/dem)
