Pemerintah Presiden Joko Widodo telah mengembangkan sistem digitalisasi yang memungkinkan pengadaan laptop di sektor pemerintahan menjadi lebih murah. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi di lingkungan pemerintahan, membuat database tersimpan lebih terstruktur, dan lebih mudah diakses.
Salah satu contohnya adalah praktik pengadaan laptop di sejumlah kementerian. Harga yang ditawarkan jauh lebih transparan dan dapat dilihat serta dibandingkan oleh semua pihak. Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan bahwa harga laptop bisa turun hingga 100%. Awalnya, harga laptop sekitar Rp 15 juta per unit, namun dapat turun menjadi Rp 5 juta per unit.
Pemerintah telah memiliki aplikasi belanja online e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung UMKM lokal dengan memasukkan barang dan jasa dalam platform. Membeli produk lokal memiliki manfaat besar, termasuk membuka lapangan pekerjaan baru dan membuat proses belanja pemerintah lebih transparan dan hemat.
Pemerintah memiliki aturan untuk belanja 40% barang/jasa dari UMKM. Target yang ditetapkan tahun ini bisa menyerap Rp 900-1.000 triliun. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. [Novina Putri Bestari/haa]
Artikel Selanjutnya:
HP dan Laptop Bekas Jangan Dijual, Cek Peringatan BSSN
