Kementerian Kominfo menyambut baik larangan perjudian online yang dikeluarkan oleh Filipina. Menurut Dirjen IKP Usman Kansong, larangan ini merupakan kabar baik untuk upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia.
“Dengan kebijakan baru dari Filipina, ini dapat mengurangi konten atau situs perjudian yang masuk ke Indonesia. Keputusan ini akan mempengaruhi jumlah platform perjudian online yang menyasar warga Indonesia,” kata Usman kepada CNBC Indonesia pada Rabu (24/7/2024).
Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terkait dengan perjudian online.
“Kebijakan pemerintah Filipina ini juga dapat mengurangi potensi tindak pidana perdagangan orang. Banyak pekerja Indonesia bekerja di tempat perjudian di Filipina yang diduga terlibat dalam TPPO,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Usman memastikan bahwa tim satuan tugas pemberantasan perjudian online tetap akan bekerja, terutama dalam melakukan edukasi dan literasi digital.
“Namun, tim satuan tugas pemberantasan perjudian online tetap akan melaksanakan kegiatan untuk memutus permintaan melalui edukasi dan literasi digital,” jelasnya.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, telah melarang Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) dalam pidato kenegaraan pada Senin (22/7/2024). Badan Regulator Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) akan menindaklanjuti larangan tersebut.
Sebagian besar perusahaan perjudian asing yang memiliki izin operasi di Filipina berasal dari China. Marcos telah memerintahkan penutupan industri perjudian di Filipina mulai dari akhir tahun 2024.
“Tidak ada masalah dalam penutupan POGO karena saya akan menggunakan perintah presiden dan prinsip keamanan nasional,” kata Ketua PAGCOR kepada Reuters.
Klik link berikut untuk melihat video terkait: Kominfo Putus Internet Dari Kamboja dan Filipina Demi Berantas Judol.
