Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa gempa megathrust bukanlah isu baru. BMKG menyampaikan tentang megathrust ini untuk mendorong semua pihak agar bisa mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami dari zona tersebut.
“Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu adalah isu yang sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, memperingatkan tentang gempa dari dua zona megathrust, yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal menunggu waktu.
Dwikorita menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap megathrust. Salah satunya adalah dengan menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.
Selain itu, edukasi masyarakat lokal dan internasional juga dilakukan. BMKG juga bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center untuk mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.
BMKG juga secara berkala mengecek sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu, peringatan dini bencana juga disebarluaskan dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Namun, BMKG menghadapi kendala terkait otonomi daerah dalam melakukan mitigasi megathrust. BMKG berharap agar pemda dapat lebih aktif dalam menjaga infrastruktur mitigasi bencana, seperti jalur evakuasi dan sistem peringatan dini. Beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Bali, hingga Sumatra Barat dinilai telah baik dalam melakukan mitigasi, namun masih banyak daerah yang perlu lebih siap dalam menghadapi megathrust.
Masalah terjadi saat terjadi pergantian kepala daerah, dimana terkadang program penanganan bencana dari pemerintah sebelumnya tidak dilanjutkan. Hal ini terjadi di kasus gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, pada tahun 2018. BMKG sudah sejak tahun 2009 bersiap menghadapi Patahan Palu Koro, namun saat pergantian kepala daerah, persiapan tersebut tidak dijalankan dengan baik, dan terjadilah bencana gempa dan tsunami yang menimbulkan korban jiwa.
