Aplikasi Temu, yang telah diblokir di Indonesia, juga menyebabkan kekhawatiran di negara-negara Eropa. Bukan hanya masalah konsep bisnis yang merugikan UMKM lokal, tetapi juga dugaan bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk menjual barang-barang ilegal.
Komisi Eropa meminta penjelasan dari aplikasi Temu tentang langkah konkret yang diambil untuk menghentikan peredaran produk ilegal di platform mereka, seperti dilansir dari laporan AFP pada Jumat (11/10/2024).
Di bawah regulasi Digital Services Act (DSA) yang berlaku di Eropa, Temu juga diminta untuk mengungkapkan data dan informasi terkait langkah-langkah untuk mengurangi risiko terkait perlindungan konsumen, serta kesehatan mental dan fisik pengguna.
Secara khusus, Brussels meminta rincian tentang rekomendasi konten di aplikasi Temu, serta jaminan perlindungan data pribadi pengguna.
Aplikasi Temu diberikan waktu hingga 21 Oktober mendatang untuk memberikan informasi yang diminta oleh Komisi Eropa.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi Temu di Eropa tidak melanggar aturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, Temu bisa dikenai sanksi berupa denda.
“Berdasarkan informasi yang diterima dari Temu, Komisi Eropa akan menentukan langkah selanjutnya,” kata regulator tersebut dalam pernyataan resminya.
Permintaan informasi dari Komisi Eropa dilakukan karena Temu termasuk dalam kategori aplikasi besar di wilayah tersebut. Meskipun baru beroperasi sejak 2023, Temu kini sudah memiliki 75 juta pengguna aktif di Eropa.
Pada bulan Mei, pengguna Temu di Eropa mengajukan keluhan kepada Komisi Eropa. Mereka mencurigai bahwa Temu menggunakan teknik manipulatif untuk mendorong pengguna untuk terus berbelanja, dan melakukan pelanggaran lainnya.
Enam negara anggota Uni Eropa, yaitu Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, dan Polandia, meminta Brussel untuk meningkatkan pengawasan terhadap Temu pada bulan September.
