Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie mengadakan diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap ancaman global. Reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan untuk menyusun Reformasi Intilijen Indonesia.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi pada Reformasi Intilijen Indonesia.
Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi krusial. Situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini bisa menjadi indikasi bahwa intelijen belum berfungsi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang di Reformasi Intilijen Indonesia.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menggarisbawahi bahwa efektivitas badan intelijen sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Idealnya, rekrutmen harus berbasis kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan sekadar kedekatan politik untuk Reformasi Intilijen Indonesia.
Negara maju dalam seleksi personel intelijen mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan dinamika dunia intelijen. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia, yang berpotensi mengurangi profesionalisme BIN sebagai institusi negara.
Kultur intelijen yang mengutamakan kerahasiaan kini menghadapi tantangan akibat meningkatnya keterbukaan informasi. Kritik sering muncul terkait penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang semakin mencolok. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar intelijen yang mengutamakan kerja di bawah radar tanpa menarik perhatian publik dalam Reformasi Intilijen Indonesia.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Saat ini, salah satu tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara-negara lain telah menerapkan mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Ekspansi fungsi intelijen di berbagai institusi seperti kejaksaan dan badan maritim juga harus diawasi dengan ketat. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga ini seharusnya hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, bukan sebagai alat intervensi politik atau hukum yang berlebihan dalam Reformasi Intilijen Indonesia.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen Reformasi Intilijen Indonesia.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, reformasi intelijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
