Keputusan Nasib TikTok Pasca-Lebaran Setelah China Ditolak

Diskusi seputar keberlanjutan operasi TikTok di Amerika Serikat sedang berlangsung di pemerintahan Donald Trump. Keputusan akhir apakah TikTok akan tetap beroperasi atau diblokir direncanakan akan diumumkan pada tanggal 5 April 2025, setelah perayaan Lebaran. Investor non-China sedang merencanakan untuk meningkatkan kepemilikan mereka dengan mengakuisisi saham investor China dalam operasi TikTok di AS. Rencana ini melibatkan pemisahan entitas TikTok khusus di AS dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis baru tersebut hingga di bawah 20 persen. Diskusi mengenai rencana tersebut dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic yang juga terwakili dalam dewan direksi ByteDance. Perusahaan ekuitas swasta KKR juga terlibat dalam diskusi tersebut. Nasib TikTok telah menjadi tidak pasti sejak undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk melakukan divestasi terhadap TikTok atau menghadapi pemblokiran atas dasar keamanan nasional diberlakukan pada 19 Januari 2025. Undang-undang ini disahkan saat pemerintahan Joe Biden masih berkuasa di AS, dengan alasan kekhawatiran bahwa induk perusahaan ByteDance asal China dapat mengungkapkan data pengguna AS ke pemerintahan China. Beberapa pendukung kebebasan berbicara merasa bahwa larangan terhadap TikTok merupakan ancaman tidak sah bagi warga AS dalam mengakses media asing. Meskipun Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunda penegakan hukum atas TikTok pada 19 Januari 2025, masa depan TikTok di AS masih belum pasti dan sedang dalam proses negosiasi hingga 5 April 2025. Trump awalnya mengusulkan kepemilikan China atas TikTok di AS menjadi 50%, namun proses diskusi masih berlanjut. Menurut pengajuan hukum TikTok tahun lalu, investor global memiliki sekitar 58% saham ByteDance, sementara pendiri perusahaan, Zhang Yiming, memiliki 21% saham, dan 21% sisanya dimiliki oleh karyawan dari berbagai negara, termasuk 7.000 orang AS.

Source link