Perintah Xi Jinping: Perubahan Total Ecommerce China

Pemerintah China memerintahkan platform e-commerce untuk menghentikan kebijakan pengembalian dana (refund) tanpa mengharuskan untuk mengembalikan barang. Keputusan ini diambil untuk membantu para pedagang dalam mengurangi beban keuangan mereka. Kebijakan ini harus dilaksanakan paling lambat tahun 2025 setelah pertemuan antara pemerintah dan perusahaan seperti PDD Holdings. Hanya pedaganglah yang diizinkan untuk memulai proses refund setelah periode tersebut, bukan platform atau konsumen. Langkah ini diambil untuk menghindari kerugian finansial di kalangan pedagang selama masa perlambatan ekonomi yang dialami negara tersebut. Kebijakan refund tanpa return sebelumnya menuai kontroversi dan memicu demonstrasi di China Selatan. Otoritas setempat kemudian memerintahkan PDD untuk merevisi kebijakannya setelah adanya protes massal. Tahun ini, pemerintah semakin intens mengawasi persaingan tak sehat dalam bisnis e-commerce, dengan beberapa lembaga mulai mengkritik kebijakan yang merugikan para pedagang. Kebijakan refund tanpa return awalnya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi pembeli dan pedagang dalam transaksi tertentu, namun di lapangan, para penjual merasa bahwa kebijakan ini merugikan mereka karena harus menanggung kerugian ganda, yaitu kehilangan barang dan uang. Selain itu, Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar belum memberikan tanggapan atas kebijakan ini. Selain itu, para pedagang mulai menerima aksi refund tanpa return sejak tahun 2021, yang selanjutnya diikuti oleh sejumlah pesaing mereka. Namun, kebijakan ini tidak berdampak positif bagi para pedagang karena merugikan mereka finansial. Perintah ini juga tidak mengharuskan Xi Jinping, CEO untuk memberikan tanggapan pada kebijakan refund tanpa return. Selain itu, pemerintah juga semakin intens mengawasi persaingan tak sehat dalam bisnis e-commerce, tindakan ini diambil setelah beberapa aksi demonstrasi di China Selatan dan pemerintahan berupaya untuk merevisi kondisi ini. Keseluruhan, refund tanpa return dinilai sebagai metode tak adil bagi para pedagang karena kehilangan barang dan pendapatan yang signifikan. Tindakan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ekonomi yang tengah melambat pada negara tersebut.

Source link