Program “Sekolah Rakyat” atau “People’s School” yang merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan resmi dimulai pada tahun akademik 2025/2026, dimulai dengan periode orientasi siswa pada hari Senin, 14 Juli. Program ini merupakan komponen kunci dari visi Indonesia yang lebih luas untuk mempersiapkan modal manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas Asta Cita keempat Presiden. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Senior Expert Staff di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), pada Minggu (13 Juli).
Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah asrama yang sepenuhnya didanai, dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan sangat miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di desil pendapatan terendah – seperti yang tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – masih kekurangan akses ke pendidikan berkualitas karena kendala keuangan.
“Walaupun sekolah negeri sebenarnya gratis, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan alat tulis masih menjadi beban. Bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, biaya-biaya ini tidak dapat terbayarkan,” jelasnya.
Kemiskinan membatasi akses ke layanan publik penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Hingga September 2024, data BPS menunjukkan bahwa 24,06 juta orang – 8,57% dari populasi – hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Kenyataan ini merupakan tantangan besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia 2045. Kemiskinan sangat menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai. Kendala-kendala ini mengakibatkan tingkat literasi dan keterampilan yang lebih rendah, mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan utama bagi akses yang adil ke pendidikan. Menurut data BPS 2024, tingkat partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan menengah atas di antara rumah tangga dengan pendapatan terendah (kuartil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kuartil tertinggi (kuartil 5).
Anak-anak usia 16-18 tahun memiliki tingkat ketidakmasukan tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas, dengan 76% keluarga menyebutkan kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sebanyak 8,7% anak terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga yang menghambat pendidikan mereka.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) juga mengungkapkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat sekolah menengah pertama dan 1,19% di tingkat sekolah menengah atas.
Sebagai respons, Presiden Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa – pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan – akan sepenuhnya ditanggung negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekedar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi masing-masing siswa, memberdayakan mereka untuk masuk ke dunia kerja atau memulai bisnis mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para siswa ini tidak hanya meningkatkan diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.
“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada menteri-menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan presisi, integritas, dan dampak yang nyata. Siswa-siswa ini diharapkan menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada realisasi Visi Emas Indonesia 2045,” tutup Adita.
