Presiden Indonesia Prabowo Subianto memperkenalkan istilah baru yang mencolok – “Greednomics” – untuk mengecam tindakan para elit ekonomi yang ia tuduh secara berulang kali mengeksploitasi kekayaan negara dengan tanpa hambatan. Dalam pidatonya di acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 pada hari Minggu (20 Juli), Prabowo memberikan kritik tajam terhadap apa yang ia gambarkan sebagai pola perilaku ekonomi yang tidak etis oleh segelintir orang.
“Pada 20 Oktober 2024, Mas Gibran dan saya mengucapkan sumpah jabatan di depan rakyat Indonesia. Kami bersumpah untuk menjunjung tinggi Konstitusi dan mematuhi semua hukum yang berlaku,” tegas Prabowo dalam pidatonya. Ia juga kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk penegakan konstitusi serta memerangi korupsi dan ketidakadilan.
“Karena itulah, insya Allah, saya hanya memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa – untuk memberi saya keberanian untuk menegakkan Konstitusi Republik Indonesia. Negara kita kaya melimpah – namun demikian juga para pencuri,” katanya.
Prabowo tidak menahan kekecewaannya terhadap para pelaku yang, meskipun telah diingatkan berulang kali, terus menyalahgunakan kekuasaan mereka. “Tak masuk akal. Mereka tidak pernah belajar. Mereka sudah diingatkan berulang kali, namun tetap saja – tidak ada perubahan. Saya merasa putus asa. Bagi saya, orang-orang ini tidak lagi bertindak secara logis. Mereka hanya didorong oleh keserakahan.” Dari konteks ini, Prabowo memperkenalkan istilah Greednomics, yang ia gambarkan sebagai fenomena baru dalam ekonomi politik Indonesia: sebuah bentuk perilaku ekonomi yang irasional, tidak adil, dan tanpa dasar etika.
“Kita sedang melihat munculnya aliran pemikiran ekonomi baru. Kita telah memiliki berbagai aliran ekonomi – sekarang kita memiliki satu yang saya sebut ‘Greednomics.'”
“Greednomics yang disebut-sebut ini tidak ada dalam buku teks. Ini tidak diajarkan di fakultas ekonomi manapun. Ini adalah ilmu keserakahan. Namun… saat mereka akan tiba.” Pernyataan presiden segera menarik perhatian luas atas kritik tajam terhadap perilaku elit dan praktik ekonomi untung-untungan yang, katanya, dilakukan atas biaya rakyat Indonesia.
