Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat mengutamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut, hal ini menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi meliputi penataan anggaran, identifikasi risiko fiskal, monitoring roadmap penyehatan fiskal daerah, serta langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Semua tindakan ini bertujuan untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan opini BPK di masa yang akan datang, sesuai dengan komitmen DPRD untuk pembangunan keuangan daerah yang lebih baik.
Sorotan DPRD Pangandaran Terhadap Opini WDP BPK & Rekomendasi

Read Also
Recommendation for You
Polemik terkait pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat….
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam…
Sri Rahayu, Anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam memperjuangkan…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…