Polemik terkait pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama dalam konteks tumpang tindih tata ruang yang menjadi sumber permasalahan utama. DPRD bersama para pembela lingkungan telah mengungkapkan keberatan atas keberadaan KJA ini. Meskipun perusahaan yang menjalankan operasi KJA tersebut menyatakan aktivitasnya telah berjalan sejak tahun 2019, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasional perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan melestarikan lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, telah mengadakan kegiatan Sosialisasi…
Ketua DPRD Pangandaran mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mempercepat pembangunan akses jalan ke wilayah…
Kasus dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi MBA tengah mencuri perhatian publik. Kelompok Rakyat Pangandaran…
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif…
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, menanggapi laporan dari…
Pemerintah melalui Menteri ESDM RI menyatakan bahwa stok BBM nasional hanya cukup untuk 20 hari…