Pemerintah Filipina telah meluncurkan sebuah sistem blockchain yang bertujuan untuk memastikan transparansi dalam kontrak pengadaan dan pelaksanaan proyek di Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya setelah adanya tudingan korupsi. Sistem blockchain ini dikembangkan oleh BayaniChain Ventures dengan tujuan merekam kontrak proyek pemerintah serta realisasinya menggunakan catatan yang tidak dapat diubah. CEO BayaniChain, Paul Soliman, menyatakan bahwa sistem tersebut akan membantu menjadikan catatan pemerintah menjadi aset digital yang terverifikasi secara terbuka.
Platform blockchain tersebut direncanakan untuk diperluas ke instansi pemerintah lainnya demi melindungi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Filipina. Peluncuran blockchain ini dipicu oleh protes yang meluas dan demonstrasi massal sekitar 130.000 orang yang menuntut keterbukaan terkait proyek infrastruktur pengendalian banjir. Proyek tersebut diduga melibatkan tindakan markup kontrak, hasil konstruksi di bawah standar, dan proyek yang bermasalah.
Sistem blockchain buatan BayaniChain dijalankan di jaringan Proof-of-Stake Polygon yang kompatibel dengan Ethereum. Catatan kontrak dan proyek akan dicatat dan divalidasi secara independen untuk mencegah manipulasi informasi. Langkah ini diambil untuk membangun kepercayaan publik melalui kriptografi dan validasi terbuka, serta memberikan akses kepada publik untuk memverifikasi pekerjaan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan upaya korupsi dan manipulasi informasi terkait proyek pemerintah dapat diminimalisir.
