Pada acara International Postgraduate Student Conference (IPGSC) yang diadakan di Universitas Indonesia tanggal 23–24 Oktober 2025, Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia dari BSSN, membahas secara mendalam pentingnya menyesuaikan strategi keamanan nasional dengan perkembangan ruang siber yang unik dan menantang. Berbeda dengan daratan, perairan, maupun udara, ruang siber tidak mengenal batas fisik ataupun hukum, sehingga hubungan internasional di dunia maya berlangsung tanpa pengaturan otoritas tunggal dan tanpa pembatasan geografis.
Karakter tanpa batas tersebut menjadikan siber sebagai kawasan dimana ancaman baru muncul dengan sifat yang hampir mustahil dideteksi asal-usulnya. Dr. Sulistyo menyampaikan ruang siber sekarang memainkan peran sentral tidak hanya untuk teknologi, tetapi juga sebagai pilar keamanan dan stabilitas global. Kini, setiap negara dapat terancam secara instan, tanpa perlu pelanggaran wilayah fisik, karena pelaku dari mana pun dapat menembus sistem digital suatu negara secara seketika.
Fenomena borderless ini berdampak langsung pada konsep kedaulatan negara. Negara-negara harus menghadapi kenyataan bahwa kedaulatan digital tidak dilindungi oleh wilayah fisik, sehingga perlu solusi baru untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan kepada warga serta infrastrukturnya. Upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap ancaman pun menjadi lebih kompleks, baik dalam hal atribusi pelaku maupun penanganan secara efektif. Selain itu, kelompok bukan negara seperti sindikat siber hingga aktor yang mendapat dukungan negara, bisa menyerang tanpa kendala lintas negara, sehingga menambah tingkat kerawanan di dunia maya.
Dr. Sulistyo juga menyoroti gejolak politik global akibat ruang siber yang mudah dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas domestik atau merusak fondasi ekonomi negara tanpa perlu konfrontasi militer secara tradisional. Tidak hanya teknologi seperti kecerdasan buatan atau kuantum computing yang menjadi senjata baru dalam persaingan geopolitik, tetapi penguasaan pada teknologi komunikasi generasi baru telah menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi negara di tingkat internasional.
Menanggapi keadaan ini, Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dan diplomasi yang aktif. Dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, diplomasi siber diupayakan agar tata kelola global ruang maya tetap bersifat adil, terbuka, dan tidak didominasi oleh kepentingan kekuatan besar. Indonesia terus berperan aktif di berbagai forum seperti ASEAN dan PBB untuk menetapkan norma bersama, mendorong langkah-langkah meningkatkan saling percaya antar negara, serta memperkuat penanganan serangan siber lintas yurisdiksi.
Sulistyo menegaskan bahwa upaya pembangunan ketahanan nasional berbasis siber harus menyentuh tiga aspek utama, yaitu: peningkatan kemampuan keamanan internal, optimalisasi kerja sama multinasional, serta pengembangan sumber daya manusia yang menguasai keterampilan digital tingkat tinggi. Baginya, tidak ada negara yang sanggup berdiri sendiri menghadapi ancaman siber; sinergi internasional dan pembekalan SDM menjadi kunci ketahanan agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan baru.
Menurut Dr. Sulistyo, keamanan siber sudah menjadi fondasi keamanan internasional. Hubungan antarnegara kini saling terhubung erat di dunia maya, sehingga gangguan pada satu sistem dapat membawa dampak luas ke negara lain. Oleh karena itu, membangun strategi keamanan siber adaptif dan kolaboratif bukan hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi sudah menjadi kepentingan bersama seluruh masyarakat global.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
