Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini baru saja mengadakan pertemuan dengan tim Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian PANRB. Pertemuan tersebut membahas tentang transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan, yang merupakan hal penting untuk ditingkatkan dengan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI). DPI termasuk identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang harus mematuhi prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber seperti yang disampaikan oleh Menteri Rini Widyantini dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuannya, Menteri Rini mengungkapkan apresiasi kepada tim TBI yang telah memberikan dukungan kepada Kementerian PANRB dalam implementasi pemerintahan digital. Upaya integrasi DPI dengan layanan publik prioritas diatur melalui Perpres No. 82/2023, yang merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi digital pemerintah dan memastikan layanan yang lebih cepat, adil, dan terpercaya. Selain itu, pemanfaatan DPI juga dianggap sebagai kunci percepatan dan fondasi digital untuk kesuksesan program prioritas Presiden.
Rini juga menekankan pentingnya penggunaan DPI dalam memastikan keterpaduan data dan layanan publik yang lebih mudah, aman, dan terukur. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target RPJMN sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang memberi dampak langsung pada masyarakat. Demi mencapai hal tersebut, perlindungan data pribadi dan keamanan siber harus diterapkan sejak awal dengan proporsional agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Country Director TBI, Abetnago Tarigan, juga menyuarakan komitmen TBI dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan layanan digital pemerintah. TBI mendukung penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di pemerintah Indonesia dengan memberikan pelatihan kepada ASN oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN). Hal ini diharapkan dapat membantu ASN sebagai pembuat kebijakan dan pelayan masyarakat untuk memiliki kemampuan digital yang mumpuni dan mindset digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah secara sukses.
