Perdebatan mengenai arah pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat semakin tajam. Sejumlah tokoh dari industri teknologi, politik progresif, hingga kelompok konservatif sama-sama menyerukan pengendalian yang lebih ketat. Namun, Presiden Donald Trump justru memilih mempertahankan laju ekspansi AI dan menolak pendekatan regulasi yang dinilai dapat menghambat daya saing Amerika.
Trump Tolak Penundaan Pengembangan AI
Sikap Gedung Putih bertolak belakang dengan kekhawatiran yang disampaikan sejumlah pemimpin perusahaan teknologi. CEO Anthropic Dario Amodei sebelumnya menulis esai panjang yang menyerukan agar peningkatan kemampuan AI tidak dilakukan tanpa mengutamakan keselamatan masyarakat. Seruan itu kemudian mendapat dukungan dari tokoh teknologi lain, termasuk CEO OpenAI Sam Altman dan CEO xAI Elon Musk.
Kekhawatiran serupa juga pernah disampaikan Jacob Coxon, mantan peneliti AI Anthropic. Ia menjadi perhatian publik setelah memperingatkan bahwa perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat berpotensi menyebabkan kepunahan manusia dalam dekade mendatang.
Meski tekanan publik dan industri meningkat, Trump menilai Amerika telah memiliki koridor pengamanan atau guardrails yang cukup untuk mengelola teknologi tersebut. Pemerintahannya berpendapat pengamanan itu dapat berjalan tanpa membatasi inovasi.
Ketua DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, mendukung posisi tersebut. Ia memperingatkan bahwa moratorium atau penundaan pengembangan AI justru dapat membuat Amerika kehilangan keunggulan dalam persaingan teknologi dengan China. Menurut Johnson, perusahaan seharusnya diberi ruang untuk mengatur mitigasi risiko secara mandiri.
“Mereka bisa mengatur diri sendiri. Mereka tidak butuh pemerintah untuk menyuruh mereka memperlambatnya. Jika mereka ingin memperlambatnya, silakan lakukan,” kata Johnson kepada awak media, dikutip Reuters, Rabu (16/9/2026).
Pandangan yang menolak regulasi ketat juga disampaikan sejumlah pemimpin industri teknologi, termasuk CEO Nvidia Jensen Huang. Kelompok ini menilai intervensi pemerintah yang terlalu besar dapat melemahkan perusahaan-perusahaan Amerika saat berhadapan dengan pesaing dari China.
Sanders dan Bannon Minta Tindakan Darurat
Di kubu yang berseberangan, Senator Demokrat Bernie Sanders menilai pendekatan pemerintah yang minim intervensi berisiko besar. Dalam sebuah forum di Washington, Sanders memperingatkan bahwa AI dapat menghilangkan puluhan juta lapangan kerja dan mengancam berbagai profesi dalam waktu dekat.
Ia juga menyoroti temuan yang disebutnya menunjukkan bahwa AI untuk pertama kalinya telah disalahgunakan dalam perancangan virus baru, yang berisiko terhadap keamanan biologis global. “Teknologi ini akan lepas dari kendali manusia dengan konsekuensi yang berpotensi menjadi malapetaka,” ujar Sanders.
Sanders mendesak Trump membuka perundingan dengan Presiden China Xi Jinping untuk membahas traktat penangguhan AI. Seruan pengendalian juga datang dari Steve Bannon, mantan arsitek strategi Gedung Putih dan sekutu garis keras Trump. Bannon menilai keengganan pemerintah mengatur sektor teknologi dipengaruhi kuatnya lobi korporasi.
Karena Kongres dianggap lamban menyusun undang-undang, Bannon mendorong tindakan eksekutif yang cepat untuk memperlambat ekspansi AI. Ia juga menyerukan penghentian total pasokan cip komputer Amerika Serikat ke China.
Gedung Putih Sebut Isu AI Dipolitisasi
Gedung Putih menepis kekhawatiran tersebut. Jaksa Agung AS Todd Blanche menuduh Partai Demokrat mempolitisasi isu AI untuk membangun sentimen menjelang pemilu paruh waktu Kongres pada November mendatang.
Perdebatan itu berlangsung ketika perusahaan teknologi menghadapi tekanan lain di tingkat publik. Selain kekhawatiran mengenai ancaman terhadap manusia, penolakan warga terhadap pembangunan pusat data juga meningkat karena proyek-proyek tersebut menyerap pasokan listrik publik dalam jumlah besar.
