Polymarket dan pemerintah Negara Bagian New York terlibat gugatan hukum timbal balik setelah platform pasar prediksi itu dituduh menjalankan perjudian online tanpa izin. Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan pada Kamis (24/9) waktu setempat, sementara Polymarket menggugat balik pemerintah negara bagian tersebut di pengadilan federal Manhattan beberapa jam kemudian.
Dalam dokumen gugatan setebal lebih dari 30 halaman, James menyatakan Polymarket beroperasi tanpa lisensi dari New York State Gaming Commission. Menurut dia, aktivitas platform tersebut bertentangan dengan undang-undang perjudian New York yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat dan pendanaan layanan publik.
“Undang-undang perjudian kami ada untuk melindungi warga New York, mencegah dampak buruk dari kecanduan judi, serta mengamankan pendanaan bagi program pendidikan dan kesejahteraan publik,” ujar James dalam keterangan resmi, dikutip Aljazeera, Jumat (25/9/2026).
“Dengan mengabaikan hukum di New York, Polymarket menyasar kalangan yang paling rentan dan merampas layanan penting dari keluarga-keluarga di sini,” tambahnya.
Tuduhan menyasar pengguna muda
Gugatan tersebut juga menuduh Polymarket secara aktif mendorong perjudian di kalangan generasi muda. Platform yang disebut bernilai lebih dari US$20 miliar atau sekitar Rp358 triliun itu dituding menargetkan pengguna berusia 18 tahun.
New York menetapkan batas usia minimum 21 tahun untuk taruhan olahraga melalui perangkat seluler. Gubernur New York Kathy Hochul ikut mengecam Polymarket. Ia menilai perusahaan tersebut dengan sadar melanggar hukum dan membahayakan generasi muda yang rentan mengalami kecanduan game maupun judi online.
Tekanan terhadap Polymarket meningkat setelah laporan investigasi The Wall Street Journal mengungkap penggunaan kartu debit curian untuk melakukan deposit dan taruhan di platform tersebut. Aktivitas itu disebut mengakibatkan rekening para korban terkuras.
Di tengah sorotan tersebut, CEO Polymarket Shayne Coplan dikabarkan pernah merespons secara santai melalui instruksi internal: “Mari kita terus bertumbuh dan bayar denda saja kalau regulator suatu saat mengetahuinya”.
Gugatan terhadap Polymarket bukan langkah pertama kantor James terhadap perusahaan di sektor ini. Sebelumnya, ia juga menggugat sejumlah kompetitor, termasuk Kalshi, Coinbase, dan Gemini Titan.
Polymarket klaim kewenangan berada di tangan federal
Dalam gugatan baliknya, Polymarket menyatakan kebijakan New York menempatkan perusahaan pada “pilihan mustahil”: mengikuti tekanan regulator negara bagian atau tetap beroperasi dengan menghadapi ancaman sanksi pidana dalam skala besar.
Perusahaan itu berpendapat bahwa kewenangan utama untuk mengatur pasar prediksi berada pada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang merupakan badan federal.
“Ini adalah bentuk arogansi kekuasaan tingkat negara bagian yang secara jelas dilarang oleh hukum federal,” tulis Polymarket dalam dokumen hukumnya.
Chief Legal Officer Polymarket Neal Kumar juga menyayangkan sikap pejabat New York. “Kami memilih berinteraksi langsung mengenai substansinya, namun mereka lebih menyukai pemberitaan media,” kata Kumar.
Perselisihan ini berlangsung ketika legalitas pasar prediksi memicu ketegangan antara sejumlah negara bagian, termasuk Arizona, Massachusetts, dan Nevada, dengan pemerintah federal. Instrumen tersebut memungkinkan pengguna bertaruh pada kontrak peristiwa, mulai dari pemilu, politik, penghargaan, hingga kejadian geopolitik.
Sorotan terhadap industri ini menguat setelah Polymarket sempat memfasilitasi taruhan sensitif beberapa jam sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran awal tahun ini. Perusahaan itu juga memiliki hubungan dengan lingkaran keluarga Presiden Donald Trump melalui suntikan modal dari 1789 Capital, firma yang didukung Donald Trump Jr. Putra sulung presiden tersebut juga tercatat sebagai anggota dewan penasihat Polymarket.
