Pembangunan pusat data (data center) BDX di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghentian dilakukan karena sejumlah persyaratan pembangunan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), masih dalam proses.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan pemerintah provinsi tetap mendukung investasi tersebut. Namun, dukungan itu harus berjalan bersama pemenuhan seluruh ketentuan, terutama karena proyek data center berbasis kecerdasan buatan (AI) tersebut memiliki skala besar.
“Tentunya Pemprov Jabar mendukung pembangunan yang ada. Namun ada beberapa hal yang kita juga concern terhadap kaidah-kaidah dan pemenuhan ketentuan yang berlaku karena ini kan skalanya cukup besar ya,” kata Adi, Selasa (29/9/2026).
Penggunaan air menjadi sorotan
Proyek BDX berdiri di atas lahan 8.000 meter di kawasan Jatiluhur, dengan rencana pengembangan mencapai 11 hektare. Nilai investasinya disebut mencapai Rp3,5 triliun. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas listrik 120 megawatt (MW), sedangkan kapasitas pengembangannya mencapai 640 MW.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan DPRD Jawa Barat sebelumnya menyoroti kebutuhan air proyek itu. Dedi meminta kebutuhan air dihitung sejak awal pembangunan, bukan setelah fasilitas beroperasi penuh, agar tidak mengganggu alokasi air untuk sektor pertanian di sekitar Waduk Jatiluhur.
Berdasarkan penjelasan yang diterima Dedi, kebutuhan air pusat data tersebut dapat mencapai 384 liter per detik atau sekitar 0,4 meter kubik per detik. Jika berada pada tingkat maksimal, konsumsi airnya diperkirakan mencapai 33 ribu meter kubik atau 33 juta liter per hari.
Kebutuhan itu tidak langsung mencapai angka maksimal. Pada tahap awal, konsumsi air diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari dan akan meningkat seiring pengembangan fasilitas.
Dedi menjelaskan, air akan diambil dari Jatiluhur, kemudian masuk ke jaringan PDAM untuk dibeli oleh pengelola data center. Menurut dia, mekanisme tersebut harus dibedakan dari alokasi air untuk kebutuhan lain, termasuk irigasi pertanian.
“Kita objektif aja. Berapa kebutuhannya?” tegas Dedi.
DPRD minta manfaat dan risiko dibuka
Selain kebutuhan sumber daya, proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 2.000-3.000 orang secara bertahap. Namun, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyih menilai manfaat tersebut perlu dihitung bersama potensi dampaknya.
Maulana meminta pemerintah membuka perhitungan manfaat dan risiko proyek kepada publik. Ia menyebut sejumlah aspek yang perlu dikaji, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, hingga emisi karbon.
“Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana,” ujarnya.
Ia juga mengatakan kebutuhan industri tidak boleh menggeser kepentingan petani yang bergantung pada sistem irigasi Waduk Jatiluhur. Menurut Maulana, banyak anggota lintas komisi DPRD Jawa Barat belum mengetahui proyek tersebut, termasuk informasi mengenai perizinan, AMDAL, pembangunan, dan mekanisme manfaatnya bagi masyarakat.
Maulana menilai koordinasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif diperlukan sejak tahap perencanaan. Informasi tentang potensi dampak, katanya, harus diketahui lebih awal agar langkah mitigasi dapat disiapkan sebelum proyek beroperasi.
