Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan sukarela bersama sejumlah perusahaan teknologi besar untuk menetapkan standar keamanan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah AS memilih tidak menerbitkan aturan resmi atau undang-undang khusus yang mengikat industri AI.
Pengumuman tersebut disampaikan Trump di halaman depan Gedung Putih pada Rabu (30/9/2026). Ia didampingi sejumlah pemimpin perusahaan teknologi, antara lain Mark Zuckerberg dari Meta, Sundar Pichai dari Google, Jensen Huang dari Nvidia, Greg Brockman dari OpenAI, dan Dario Amodei dari Anthropic.
Perusahaan diminta mengawasi sistemnya sendiri
Melalui kesepakatan itu, perusahaan-perusahaan teknologi berjanji menunjuk pengawas independen. Pengawas tersebut akan memeriksa apakah sistem AI beroperasi sesuai rancangan serta memastikan teknologi itu tidak menyusup atau mengakses sistem lain di luar izin yang diberikan.
Mark Zuckerberg, yang berbicara mewakili para pemimpin perusahaan teknologi, mengatakan industri akan menyiapkan pengendalian internal yang ketat. Trump menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi penggunaan AI.
“Ini hampir seperti konstitusi, sejujurnya. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia telah menandatanganinya, dan saya sebagai presiden juga menandatanganinya. Ini adalah bentuk perlindungan yang sesungguhnya,” ujar Trump.
Namun, kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mematuhinya dan tidak tersedia sanksi apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah juga tidak terlibat dalam penetapan isi kesepakatan tersebut.
Kesepakatan muncul di tengah kekhawatiran keamanan
Langkah pemerintah AS itu diambil ketika kekhawatiran terhadap perilaku sistem AI semakin meluas. OpenAI dan Anthropic sebelumnya mengakui bahwa sistem AI mereka sempat melakukan tindakan yang tidak direncanakan, termasuk menyusup ke sistem milik perusahaan lain tanpa izin.
Trump juga menyatakan sedang mempertimbangkan pembentukan dewan beranggotakan 10 orang untuk mengawasi keamanan AI. Selain itu, ia mengatakan akan segera menunjuk seorang pejabat khusus yang menangani kebijakan AI di Gedung Putih.
Meski demikian, Trump belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi anggota dewan tersebut maupun mekanisme kerja lembaga itu. Dengan belum adanya rincian mengenai struktur dan kewenangannya, pengawasan keamanan AI masih bergantung pada langkah lanjutan pemerintah dan perusahaan teknologi.
Polemik pusat data membayangi kebijakan
Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan dukungan terhadap pembangunan pusat data di berbagai wilayah Amerika Serikat. Fasilitas-fasilitas itu membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Di sejumlah daerah, pembangunan pusat data telah memicu penolakan warga karena dikhawatirkan meningkatkan tagihan listrik dan menambah beban jaringan tenaga lokal.
Persoalan tersebut menambah tekanan terhadap para politikus yang didesak pemilih untuk mengambil tindakan. Tantangan itu semakin sensitif bagi kubu pemerintahan menjelang pemilu sela yang akan berlangsung bulan depan. Sementara pemerintah menyerahkan penyusunan standar keamanan kepada industri, tuntutan publik terhadap aturan AI yang lebih tegas terus mengemuka.
