Berita  

Menghadapi Darurat Serangan Siber di Indonesia, Tindakan Apa yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah?

Menghadapi Darurat Serangan Siber di Indonesia, Tindakan Apa yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah?

Sebuah survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang dalam periode 2022-2023. Dengan jumlah pengguna internet yang tinggi dan transformasi digital yang terjadi, keamanan data menjadi fokus penting bagi Pemerintah.

Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Lemhannas RI Laksma TNI, Ocktave Ferdinal, mengakui bahwa keamanan data masih menjadi permasalahan yang harus diperbaiki agar terhindar dari serangan dan kejahatan siber (cyber crime). Kecepatan dalam melakukan investigasi permasalahan dan koordinasi antarpihak juga perlu ditingkatkan.

“Sangat diharapkan bahwa koordinasi yang dibangun dapat mempercepat tindakan terhadap setiap ancaman siber,” ujar Ocktave dalam Cyber Security Forum CNBC Indonesia pada Kamis (2/11/2023).

Sama dengan Ocktave, SIEM Product Manager Multipolar Technology, Ignasius Oky, menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi dalam meningkatkan keamanan siber membuat semua pihak lebih waspada terhadap ancaman serangan. Ignasius menyatakan bahwa mereka hadir sebagai jembatan untuk membangun kompetensi dalam hal tim keamanan siber yang sebelumnya belum ada.

Menurut Ignasius, langkah pencegahan sangat penting karena serangan siber bisa menyebar seperti wabah ke seluruh industri. Mereka berkomitmen untuk mencegah serangan, mencari sumber serangan, dan membantu industri mengadopsi teknik keamanan siber baru.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, mengungkapkan bahwa sumber daya yang sering menjadi target para peretas adalah aplikasi, jaringan, dan server database. BSSN mencatat bahwa beberapa jenis serangan yang sering terjadi adalah serangan malware.

Ariandi juga menyoroti bahwa serangan siber tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial. BSSN memperhatikan serangan siber sosial yang berkaitan dengan pesta politik Pemilu tahun depan. Beberapa contohnya adalah pengumpulan informasi yang beredar di masyarakat untuk menargetkan individu dengan tujuan mengubah pikiran atau melakukan brainwash. Tujuannya adalah menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. BSSN melakukan patroli dan invetigasi terhadap serangan siber baik yang bersifat teknis maupun sosial melalui National Operational Center.

Artikel selanjutnya: Solusi Teknologi Bagi Resiliensi Layanan Digital Perbankan (rah/rah)