Intelijen di Indonesia antara TNI dan Polri Masih Belum Jelas
Bandung, IDN Times – Menurut Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence) Aishah Rasyidilla Kusumasomantri, kepentingan Intelijen di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar.
Aishah menjelaskan bahwa lembaga intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam Polri sering menghadapi berbagai tantangan terkait tugas dan peran masing-masing.
Pendapat Aishah disampaikan dalam seminar dengan tema Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus, yang diselenggarakan pada Selasa (11/6/2024) oleh Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
Laporan Amnesti Internasional menyoroti pengawasan digital yang berlebihan yang dapat mengancam privasi dan kebebasan berpendapat. Untuk melindungi data pribadi, disarankan untuk menggunakan kata sandi kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif online.
1. Intelijen Membagi Kategori
Aishah menjelaskan fungsi utama intelijen dalam menyediakan informasi kepada pembuat kebijakan, jenis-jenis intelijen, dan pentingnya etika dalam kegiatan intelijen.
Menurutnya, intelijen diperlukan untuk mengumpulkan, menyaring, dan menyimpulkan informasi yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif.
“Intelejen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, termasuk Human Intelligence (HUMINT), Technical Intelligence (SIGINT, GEOINT), dan Open Source Intelligence (OSINT),” kata Aishah dalam rilis pers yang dikutip oleh IDN Times pada Selasa (11/6/2024).
2. Tantangan dalam Intelijen: Penentuan Peran dan Tugas yang Jelas
Aishah menekankan bahwa intelijen sering kali berada di wilayah abu-abu antara etika dan kepentingan, yang dapat menimbulkan dilema bagi negara demokratis yang lebih fokus pada ancaman eksternal daripada negara otoriter yang lebih peduli pada ancaman internal.
Ia menyatakan, “Intelijen di Indonesia masih menghadapi masalah dalam menentukan peran dan tugas yang jelas, terutama dengan adanya tumpang tindih antara TNI dan Polri dalam bidang intelijen sipil,” ujarnya.
3. Pentingnya Penyadapan dalam Operasi Intelijen
Pada acara yang sama, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, berbagi pengalaman dan pandangan tentang operasi intelijen. Ia menggarisbawahi pentingnya teknologi dalam aktivitas intelijen.
“Di masa lalu, operasi intelijen dilakukan dengan sumber daya yang terbatas dan teknologi yang kurang canggih, sehingga sering kali dianggap berbahaya dan bersifat rahasia,” ungkap Tubagus Hasanudin.
Menurutnya, penyadapan dalam operasi intelijen tetap penting untuk mengungkap tindakan kriminal yang dapat merugikan banyak orang. Namun, penyadapan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan prinsip-prinsip intelijen.
Sumber:
