“Agus Joko Pramono: Pentingnya Transparansi dalam Menghadapi Tantangan Etika Pimpinan KPK”
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup kapasitas, integritas, dan pandangan para capim dalam meningkatkan kinerja KPK. Masalah etika dan kinerja menjadi dua fokus utama yang perlu diatasi dalam lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemberhentian Ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 merupakan contoh dari masalah etika yang dihadapi oleh KPK. Selain itu, performa KPK dalam pemberantasan korupsi juga masih perlu ditingkatkan. Transparency International menempatkan Indonesia dalam peringkat 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023.
Meskipun operasi tangkap tangan (OTT) seringkali disorot oleh media, peneliti menilai bahwa OTT tidak memiliki peran signifikan dalam penanganan korupsi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bahkan menilai OTT sebagai hal yang “kampungan.”
Dalam konteks ini, pandangan para capim KPK terkait pengelolaan dan kinerja lembaga menjadi sangat penting. Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, menegaskan pentingnya transparansi dalam menjaga reputasi KPK. Agus Joko Pramono memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberanian, komitmen, dan integritas dalam kepemimpinan lembaga antirasuah.
Selama karirnya, Agus Joko Pramono telah aktif dalam berbagai forum nasional maupun internasional, menunjukkan kemampuan serta komitmen pada transparansi dan integritas. Dengan demikian, memilih pemimpin yang mampu menjaga transparansi dan integritas di KPK menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut.
