Restrukturisasi BIN untuk Meningkatkan Efektivitas Kerja Intelijen
Pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap klir oleh Rizal Darma Putra dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, langkah ini akan membantu menjelaskan peran dan tugas masing-masing unit serta mencegah tumpang tindih kewenangan.
“Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat fokus pada tugasnya masing-masing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan,” ungkap Rizal dalam sebuah diskusi di Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan Terhadap Lembaga Intelijen Perlu Diperkuat
Pentingnya aspek pengawasan juga ditekankan dalam diskusi tersebut. Rizal menyatakan bahwa saat ini belum ada instansi yang memiliki kewenangan jelas untuk mengawasi operasi BIN, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi.
“Transparansi dalam pengawasan harus diperkuat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional
Pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional juga disoroti dalam diskusi. Muhammad Haripin dari BRIN menyoroti pentingnya optimalisasi peran BIN sebagai penghubung antara berbagai lembaga intelijen dan pengurangan ego sektoral di antara lembaga-lembaga tersebut.
“Peran BIN sebagai koordinator intelijen harus diperjelas dan diperkuat agar koordinasi dapat berlangsung lebih efektif,” ujar Haripin.
Pengembangan SDM dan Pola Rekrutmen Intelijen
Haripin menggarisbawahi bahwa meskipun proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal proses rekrutmen yang lebih inklusif. Ia menyarankan agar rekrutmen dilakukan melalui proses “silent recruitment” dengan kriteria yang lebih beragam, bukan hanya dari satu institusi.
“Rekrutmen sebaiknya dilakukan melalui proses silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam, bukan hanya didominasi oleh lulusan dari satu institusi,” tambahnya.
Ancaman Eksternal Memerlukan Intelijen Luar Negeri yang Lebih Kuat
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, fokus BIN yang terlalu dalam negeri harus diperluas untuk menghadapi ancaman luar negeri yang dapat mengganggu keamanan nasional.
“Intelijen luar negeri harus diperkuat agar dapat mengatasi potensi ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas negara,” tegas Aisha.
Kritik Terhadap Dominasi Militer di Struktur BIN
Erik Purnama, Co-Founder ISDS, mencatat dominasi elemen militer dalam struktur BIN yang dianggapnya kurang ideal. Menurutnya, hal ini dapat berdampak negatif pada profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan.
“Struktur BIN saat ini didominasi oleh personel militer dengan karier stagnan. Hal ini dapat menurunkan efektivitas kerja lembaga intelijen,” ungkap Erik.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Profesionalisme BIN
Hasil diskusi ini mengemukakan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, dan pengawasan yang lebih ketat dan transparan dianggap sebagai langkah utama yang perlu diambil.
Perbaikan dalam pola rekrutmen dan pengembangan SDM juga diperlukan agar struktur lembaga intelijen lebih inklusif dan dapat merespons ancaman keamanan dengan lebih responsif.
