Di tengah aksi protes yang dilakukan oleh kelompok PNS federal terhadap pemerintahan Trump, kelompok tersebut menuduh pemerintahan telah membocorkan data mereka ke Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk. Protes ini disebabkan oleh kekhawatiran atas pembocoran data pribadi yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan informasi. Para anggota kelompok PNS yang terlibat dalam protes ini berasal dari berbagai lembaga federal seperti Departemen Angkatan Laut, Biro Penjara, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Pertanian, dan Badan Pembangunan Internasional AS.
Kelompok PNS ini mengungkapkan bahwa mereka mengetahui pembocoran data tersebut melalui liputan media. Trump telah menargetkan beberapa lembaga federal sejak dilantik 3 minggu yang lalu dengan harapan untuk lebih efisien. Ia bahkan menunjuk Elon Musk sebagai “pegawai pemerintah khusus” untuk mendapatkan akses tanpa batas ke beberapa lembaga federal seperti USAID, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Konsumen.
Para pegawai federal yang terlibat dalam tuntutan class action menyebut agen DOGE sebagai peretas yang telah mengakses informasi pribadi mereka secara tidak sah. Informasi sensitif yang diakses termasuk nama, alamat, nomor Jaminan Sosial, nomor paspor, rekam medis, dan informasi keuangan para PNS federal. Mereka menegaskan bahwa tindakan pembocoran ini tidak hanya merugikan secara finansial namun juga berpotensi membahayakan keamanan data pribadi mereka.
Sejak 20 Januari, Musk dan agen-agen DOGE-nya telah berhasil mengakses sistem sensitif di berbagai departemen federal seperti Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen. Informasi yang berhasil diakses termasuk data keuangan yang bernilai triliunan dolar dan informasi pekerja yang sangat sensitif. Para agen DOGE bahkan dapat mengakses data rahasia dagang di lembaga perlindungan konsumen yang mengatur perusahaan-perusahaan di Lembah Silikon.
Upaya protes yang dilakukan oleh kelompok PNS federal merupakan respons atas kekhawatiran serius atas keamanan data pribadi mereka di tengah upaya Trump untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Keterlibatan Elon Musk sebagai ‘pegawai pemerintah khusus’ yang memiliki akses luas ke data federal juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan keamanan informasi dalam lingkungan pemerintah.
