Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan yang mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang dilakukan oleh dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Hasan, tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun BUMN. Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi di semua tingkatan.
Selain tindakan hukum, pemerintah mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menyusul skandal ini. Reformasi di perusahaan ini diharapkan akan memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan. Pertamina dianggap sebagai pilar ekonomi utama Indonesia, dan pemerintah sangat menekankan pentingnya membersihkan secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar. Dia menekankan pentingnya reformasi sektor migas negara dengan memprioritaskan kepentingan publik. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi yang utama.
