Elon Musk, menjelang akhir 2024, mengalami turbulensi finansial setelah menduduki posisi kepala Lembaga Efisiensi Pemerintahan (DOGE) di bawah pemerintahan Donald Trump. Aksi boikot luas terhadap Tesla yang dipicu oleh sikap politik dan tindakan Musk di DOGE menimbulkan dampak negatif pada saham perusahaannya. Meskipun saham Tesla sempat turun drastis sebesar 33% pada tahun 2025, namun nilai sahamnya masih belum mampu menyamai puncak tertinggi sebelumnya. Terutama, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Trump terhadap impor barang dari China memberikan tekanan tambahan terhadap Tesla karena banyak komponen mobilnya berasal dari China.
Meski demikian, sejumlah laporan menunjukkan bahwa Musk tetap mendapatkan keuntungan signifikan dari keterlibatannya di pemerintahan Trump. Sebuah laporan Senat menyebut bahwa portofolio perusahaan Musk dapat terhindar dari tanggung jawab hukum senilai lebih dari US$2,37 miliar. Seperti dilansir dari TheVerge, investigasi yang dilakukan oleh staf Demokrat terhadap investasi Musk membuka dugaan bahwa kedekatannya dengan Trump dan pembentukan DOGE dapat memberikan keuntungan finansial yang besar bagi sang miliarder.
Pihak berwenang di Senat menyusun laporan yang memperkirakan potensi kewajiban finansial yang mungkin dihadapi oleh beberapa perusahaan Musk seperti The Boring Company, Neuralink, SpaceX, Tesla, dan xAI. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Musk dan perusahaannya menjadi sasaran 65 tindakan “aktual atau potensial” di 11 lembaga pemerintah sejak pelantikan Trump. Beberapa tindakan tersebut berpotensi membawa kewajiban finansial besar bagi perusahaan-perusahaan Musk, misalnya denda atas pernyataan yang diduga menyesatkan, penghindaran persyaratan, dan fitur self-driving yang meragukan.
Reputasi perusahaan Musk terus menerima pukulan dari berbagai sisi, terutama setelah ditemukan bahwa perusahaan tersebut dipangkas oleh DOGE. Namun, laporan yang sama juga menunjukkan bahwa tindakan pengawasan sedang dipertimbangkan oleh pihak berwenang terkait keterlibatan Musk di pemerintahan Trump. Meskipun subkomite Senat memiliki wewenang untuk memanggil perusahaan-perusahaan Musk ke pengadilan, penggunaan wewenang ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak.