President Prabowo’s Diplomatic Success: IDR 800 Trillion Investment Commitments

Presiden Prabowo Subianto melalui Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menegaskan bahwa misi diplomasi ke berbagai negara telah menghasilkan berbagai dampak positif. Hal ini termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan komitmen investasi signifikan dari beberapa negara mitra.
Philips J. Vermonte, Pakar Senior di PCO, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak Presiden Prabowo menjabat, tidak kurang dari 71 MoU dengan 13 negara telah terjalin, bersamaan dengan komitmen investasi yang hampir mencapai Rp 800 triliun dari empat negara. “Ini tentang membuka akses ke pasar yang mungkin tidak secara tradisional menjadi sasaran dari diplomasi ekonomi Indonesia,” tutur Philips dalam diskusi publik bertajuk “Hasil dari Penjajakan Diplomatik Presiden Prabowo di Panggung Global”, yang digelar pada Sabtu (19 Juli 2025).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Pusat Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (GEMPITA) di Retro Café, Beltway Office Park di Jakarta. Dalam pidatonya, Philips menyinggung masuknya Indonesia ke organisasi internasional BRICS sebagai contoh strategi perluasan pasar. Dia mencatat bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang meningkat, yang telah mempersempit ruang untuk diplomasi internasional dan keterlibatan ekonomi.
Philips juga menepis klaim bahwa akses Indonesia ke BRICS mencerminkan sikap anti-Barat atau anti-Amerika. “Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya, menjelaskan bahwa BRICS melibatkan tiga ekonomi besar yang merupakan pusat dalam hubungan ekonomi dan diplomatik global: Rusia, China, dan India. Dia menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten tidak berpihak. “Adalah sepenuhnya wajar bagi kita untuk terlibat dalam forum multilateral di mana kita dapat meningkatkan hubungan dengan kekuatan global utama—tidak ada yang bisa diabaikan dalam lanskap geopolitik saat ini.”
Dia juga menunjukkan pencapaian diplomatis konkret, termasuk penurunan signifikan tarif impor AS atas barang-barang Indonesia—dari 32% menjadi 19%. “Fakta bahwa Presiden Prabowo mampu menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Trump setelah proses negosiasi yang ketat menunjukkan bahwa keanggotaan kita di BRICS bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat,” tegasnya.
Namun, dalam acara yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong untuk penurunan tarif lebih lanjut. “Kita masih punya dua minggu, dan diskusi masih berlangsung,” katanya.
Dia juga mencatat bahwa saat ini Indonesia memegang tingkat tarif tertinggi di ASEAN, yaitu 19%. “Kita adalah yang terendah di antara negara-negara ASEAN—masih di 19%,” tegasnya.
Wakil Menteri Havas mendorong masyarakat untuk tidak berlebihan atau melebih-lebihkan masalah. Ia mengingatkan pendengar bahwa keputusan dalam diplomasi perdagangan didorong oleh kepentingan nasional, bukan emosi. “Kebijakan luar negeri tidak didorong oleh iri atau dendam. Ini tentang kepentingan nasional. Tolong, lihat data sebelum membuat kesimpulan. Jangan terperangkap oleh asumsi,” pungkasnya.

Source link