Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada bisnis penggilingan padi yang terlibat dalam praktik penetapan harga manipulatif yang merugikan petani dan masyarakat umum. Beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil alih operasi penggilingan padi “nakal” dan mentransfer mereka ke Koperasi Desa/Kota Merah Putih.
Prabowo menekankan bahwa sikapnya fest yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan dasar ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau mencatat bahwa telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan tidak ada penafsiran salah dari Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sektor-sektor penting bagi negara dan memengaruhi penghidupan rakyat harus dikendalikan oleh negara.
“Penggilingan padi merupakan sektor penting bagi negara dan penghidupan rakyat. Jika para penggiling padi menolak untuk mematuhi kepentingan nasional, saya akan mengacu pada dasar hukum ini. Saya akan mengambil tindakan — saya akan menyita pabrik-pabrik tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi,” ujar Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, pada hari Senin (21 Juli).
Beliau mengungkapkan bahwa beberapa penggiling padi dilaporkan menghasilkan keuntungan hingga IDR 2 triliun (sekitar USD 120 juta) per bulan selama musim panen. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan regulasi guna menstabilkan perdagangan petani.
“Saya mendapat laporan bahwa satu penggiling padi menghasilkan IDR 1–2 triliun per bulan selama panen. Kami mengambil tindakan, dan segera harga mulai naik lagi — mereka mulai membeli padi dengan harga IDR 6.500 per kilogram. Itu merupakan keberhasilan,” ungkapnya.
Namun, masalah baru telah muncul: padi yang dilabeli sebagai “premium” ternyata merupakan campuran palsu. Presiden Prabowo mengutuk hal ini sebagai tindak kejahatan dan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara untuk melakukan penyelidikan.
“Mereka menjual padi biasa yang dikemas ulang sebagai premium, ditandai dengan kenaikan harga IDR 5.000 di atas harga eceran maksimum. Ini penipuan. Ini adalah kejahatan. Saya telah meminta Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk menyelidiki dan memproses hukum,” tegas Prabowo.
Menurut laporan internal, masyarakat Indonesia menderita kerugian tahunan sebesar IDR 100 triliun (sekitar USD 6 miliar) akibat praktik penipuan oleh segelintir kelompok bisnis.
“Negara kehilangan IDR 100 triliun setiap tahun hanya kepada 4–5 kelompok bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan kita bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dan bea cukai. Ini tidak dapat diterima,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengutuk tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dan menuntut tindakan hukum yang tegas.
“Saya anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ini upaya untuk menjaga Indonesia tetap lemah dan miskin. Saya tidak dapat menerima hal ini. Saya telah bersumpah di depan rakyat untuk menjunjung tinggi Konstitusi dan menegakkan hukum,” tegasnya.
