Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat mengutamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut, hal ini menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi meliputi penataan anggaran, identifikasi risiko fiskal, monitoring roadmap penyehatan fiskal daerah, serta langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Semua tindakan ini bertujuan untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan opini BPK di masa yang akan datang, sesuai dengan komitmen DPRD untuk pembangunan keuangan daerah yang lebih baik.
Sorotan DPRD Pangandaran Terhadap Opini WDP BPK & Rekomendasi
Read Also
Recommendation for You

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, mengadakan acara Sosialisasi Empat…

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, mengadakan sosialisasi tentang 4 Pilar…

Kewajiban transparansi pejabat negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan….

Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyelenggarakan kegiatan…

Komisi VI DPR RI, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan literasi…







