Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Dalam laporan keuangannya untuk tahun tersebut, Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, yang menjadi fokus utama perhatian. Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, mengungkapkan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Rekomendasi utama yang disorot meliputi rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem peringatan dini guna mengidentifikasi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian rencana tindak terkait perbaikan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sehingga opini BPK dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Semua upaya ini merupakan bagian dari keseriusan DPRD dalam mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
