Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, telah memberikan tanggapannya terkait dampak sosial dari judi online di masyarakat. Menurutnya, berdasarkan laporan PPATK, sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp 3,12 triliun. Rano Karno menekankan bahwa masalah judi online ini merupakan hasil dari “shock culture” digitalisasi yang pernah diungkapkannya 20 tahun lalu. Menurutnya, judi online sulit untuk dikendalikan karena merupakan bagian dari dampak digitalisasi global yang tidak mengenal batas.
Untuk mengatasi masalah ini, Rano Karno menyarankan agar kesadaran akan dampak buruk dari judi online harus dibangun di masyarakat. Dia menekankan perlunya kerja sama yang masif dari berbagai sektor untuk menangani persoalan ini. Pemprov DKI Jakarta telah mengidentifikasi lima ribu pelaku judi online di antaranya diduga penerima program bantuan sosial seperti KJP dan KJMU. Meskipun bantuan ini ditujukan untuk anak-anak, sulit untuk mencegah penggunaan kartu ATM program jika dipegang oleh orang tua.
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi masalah judi online ini, termasuk melalui upaya edukasi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. Rano Karno berharap bahwa upaya edukasi ini dapat dilakukan secara massif dan mencakup berbagai tempat, termasuk acara car free day setiap pekan. Dia juga menegaskan pentingnya pameran dan layanan edukasi seperti yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung hari ini sebagai sarana untuk memberikan informasi dan pendekatan positif kepada masyarakat. Selain itu, Rano Karno juga menekankan perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan acara yang serupa di masa mendatang.
