Kenaikan tagihan listrik yang dikaitkan dengan membesarnya kebutuhan energi pusat data mulai berubah menjadi isu politik utama di Amerika Serikat (AS). Menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections tahun ini, para kandidat di sejumlah negara bagian mempertimbangkan pembatasan terhadap perusahaan utilitas sekaligus menyoroti dampak pembangunan pusat data terhadap konsumen rumah tangga.
Harga listrik rumah tangga di AS telah meningkat lebih dari 10% sejak 2024, ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden dengan Partai Republik menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres. Kenaikan itu melampaui pertumbuhan harga barang dan jasa lainnya. Di Ohio, Michigan, dan Pennsylvania—negara bagian yang menjadi medan persaingan politik—lonjakan tagihan berlangsung lebih tinggi. Ketiganya juga termasuk wilayah dengan pertumbuhan proyek pusat data baru.
Tarif listrik masuk arena pemilu
Tekanan terhadap sektor kelistrikan tercermin dari besarnya permintaan kenaikan tarif. Survei PowerLines memperkirakan perusahaan utilitas akan mengajukan kenaikan tarif senilai US$31 miliar pada tahun ini. Nilai tersebut menyamai rekor tahun lalu dan mencapai dua kali lipat dibandingkan rekor sebelumnya.
Pada saat yang sama, perusahaan listrik milik investor diperkirakan mengalokasikan hampir US$1,3 triliun untuk belanja modal dalam lima tahun ke depan. Perkiraan itu berasal dari analisis S&P Global’s Regulatory Research Associates.
“Ini bisa menjadi pemilu pertama yang secara khusus menjadikan perusahaan utilitas dan listrik sebagai isu utama dalam pemilihan paruh waktu,” kata Charles Hua, Direktur Eksekutif PowerLines, dikutip dari Reuters, Senin (2/11/2026). Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah tagihan utilitas masyarakat terus meningkat tanpa tanda-tanda kenaikan akan berhenti.
Di Ohio, kandidat gubernur dari Partai Demokrat Amy Acton berjanji menurunkan tagihan listrik apabila terpilih. Ia juga mendukung moratorium pembangunan pusat data. Pesaingnya dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, menyatakan akan memastikan warga Ohio yang tinggal di sekitar pusat data tidak perlu membayar tagihan listrik.
Persoalan tarif juga mencuat di Pennsylvania. Pada April lalu, Gubernur Josh Shapiro mengumumkan PECO Energy Company menarik proposal kenaikan tarif setelah mendapat desakan darinya. Menurut klaim yang disampaikan, langkah tersebut dapat mengurangi tagihan listrik masyarakat hingga US$34 per bulan.
Risiko terhadap investasi jaringan listrik
Jamie Van Nostrand, peneliti senior Kleinman Center for Energy Policy di University of Pennsylvania, mengatakan para gubernur menggunakan persoalan harga energi untuk menguji kembali sistem regulasi perusahaan utilitas. Mereka, kata dia, mempertanyakan apakah model regulasi yang berlaku masih masuk akal.
Namun, pembekuan tarif atau pemangkasan tingkat keuntungan yang dijamin bagi perusahaan utilitas belum tentu langsung menurunkan tagihan rumah tangga. Kebijakan itu justru dikhawatirkan mengurangi investasi jangka panjang untuk memperkuat jaringan listrik.
“Jaringan listrik adalah mesin terbesar Amerika, dan pengoperasiannya tidak mengikuti kalender politik. Jaringan ini membutuhkan investasi yang konsisten setiap tahun untuk menyediakan energi yang andal bagi pelanggan,” kata Drew Maloney, Presiden Edison Electric Institute.
Pada Juni, Fitch menurunkan prospek sektor utilitas Amerika Utara dari “neutral” menjadi “deteriorating”. Lembaga pemeringkat itu menyoroti tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu untuk membatasi tagihan listrik dan keuntungan perusahaan utilitas. Charles Hua memperkirakan dampak nyata tekanan tersebut terhadap industri baru akan terlihat setelah pemilu berlangsung. “Saya pikir inti persoalannya benar-benar akan muncul setelah pemilu,” ujarnya.












