Pemerintah Indonesia mendorong digitalisasi untuk menciptakan transparansi dan efisiensi di lingkungan pemerintahan. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa bagi pejabat negara.
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo RM Manuhutu mengatakan pengadaan laptop yang tadinya Rp 15 juta bisa dipangkas jadi Rp 5 juta.
Hal tersebut karena digitalisasi mampu meningkatkan transparansi. Pengadaan barang tak lagi ditender secara offline, tetapi melalui e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam e-katalog tersebut, pelaku UMKM bisa mengajukan barang atau jasa yang ingin ditawarkan ke pemerintah. Lalu, pemerintah bisa membandingkan harga dan fitur-fitur yang diberikan.
“Jadi, efisiensinya tinggi karena harganya transparan dan semua bisa lihat, serta membandingkan,” kata Odo dalam acara konferensi pers virtual Kemenko Marves bertajuk “Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jumat (22/12/2023).
Odo mengatakan target tahun ini, e-katalog bisa menyerap Rp 900-1.000 triliun untuk belanja produk-produk dalam negeri.
“Jadi tujuannya supaya, turunannya untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga BUMN untuk membeli produk dalam negeri,” kata dia.
Ia mengatakan manfaat membeli produk dalam negeri sangat besar. Selain menciptakan lapangan kerja, sekaligus membuat proses belanja pemerintah lebih transparan dan hemat.
