Elon Musk Terlibat dalam Pengusiran Pegawai Negeri Sipil di AS
Beberapa pembantu Elon Musk yang ditugaskan di Office of Personnel Management (OPM) dituduh melakukan pengusiran terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal di Amerika Serikat. Langkah ini terjadi dalam konteks perombakan besar-besaran pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump sejak beberapa hari lalu. Trump telah memecat ratusan PNS untuk merampingkan birokrasi dan menggantikannya dengan para ‘loyalis’. Sebagai bagian dari strategi ini, Musk diberi tugas untuk memangkas jumlah tenaga kerja sipil pemerintahan yang mencapai 2,2 juta orang.
Musk dan timnya bergerak cepat dengan menempatkan sekutunya di OPM, lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian federal. Beberapa pegawai senior di OPM kehilangan akses ke sistem data departemen, yang berpotensi berdampak pada keamanan siber dan risiko peretasan. Para pejabat yang terdampak masih memiliki akses email tetapi tidak lagi dapat mengakses data penting terkait tenaga kerja federal. Meskipun OPM mulai mengirimkan memo mengenai tawaran pesangon untuk mengundurkan diri, belum ada tanggapan resmi dari pihak OPM, Gedung Putih, atau tim baru yang ditunjuk.
Don Moynihan, seorang profesor di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, mengungkapkan kekhawatiran terkait pengawasan kongres atas tindakan OPM, serta cara Trump dan Musk memperlakukan birokrasi federal. Tindakan yang diambil di OPM ini memberikan sekat informasi yang mempersulit pemahaman orang di luar lingkaran Musk. Dalam situasi ini, tantangan memahami implikasi dan kebijakan yang diambil semakin rumit.