Pentingnya Percepatan Infrastruktur Layanan Gizi di Sumut

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mendorong Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan menyampaikan hal ini selama kunjungannya ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas yang mendesak bagi pemerintah adalah merespons tuntutan dan antusiasme publik yang tinggi terhadap Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Itulah mengapa kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah miskin, perbatasan, dan terluar (3T). “Dukungan yang substansial dari pemerintah daerah diperlukan — baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlahnya diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami berharap jumlah itu naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam sebulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat kemajuan mingguan, kami yakin Sumatera Utara bisa mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” ujar Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi ini diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah — tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.

Source link