Polemik terkait pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama dalam konteks tumpang tindih tata ruang yang menjadi sumber permasalahan utama. DPRD bersama para pembela lingkungan telah mengungkapkan keberatan atas keberadaan KJA ini. Meskipun perusahaan yang menjalankan operasi KJA tersebut menyatakan aktivitasnya telah berjalan sejak tahun 2019, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasional perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan melestarikan lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam…
Sri Rahayu, Anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam memperjuangkan…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat mengutamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)…