Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Oktober 2025 di Busan, tidak sepenuhnya memperbaiki hubungan geopolitik kedua negara. China setuju untuk membuka akses logam tanah jarang (LTJ) untuk AS dan mengizinkan penjualan chip tercanggih buatan Nvidia, H200, ke China. Namun, ketegangan antara AS dan China masih tinggi, dimana otoritas China menyuruh perusahaan-perusahaan domestik untuk berhenti menggunakan software keamanan siber dari AS dan Israel karena alasan keamanan nasional.
Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, China meminta perusahaan untuk beralih ke solusi lokal. Beberapa perusahaan software keamanan yang diblokir China termasuk VMware milik Broadcom, Palo Alto Networks, dan Fortinet, serta perusahaan Israel seperti Check Point Technologies. Daftar perusahaan lain yang terkena dampak antara lain Mandiant, Wiz milik Alphabet (Google), CrowdStrike, SentinelOne, Recorded Future, McAfee, Claroty, dan Rapid7.
Beberapa perusahaan di daftar tersebut memberikan klarifikasi terkait operasional mereka di China, seperti McAfee yang fokus pada klien konsumen, CrowdStrike yang tidak menjual ke China, dan SentinelOne serta Claroty yang tidak beroperasi di sana. CEO Orca Security menyatakan bahwa fokus perusahaannya pada aspek pertahanan sehingga pelarangan tersebut tidak beralasan. Beberapa perusahaan yang masuk daftar hitam Beijing memilih untuk tidak memberikan komentar.
Reaksi pasar terhadap keputusan ini terlihat dari penurunan saham Broadcom, Palo Alto, Fortinet, dan Rapid7. Otoritas China mengkhawatirkan bahwa software asing dapat mengumpulkan dan mengalirkan informasi rahasia negara keluar dari China. Meskipun demikian, Cyberspace Administration of China dan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China belum memberikan tanggapan terkait hal ini.
