Berita  

Hakim Berani Menantang Perintah Pemerintah, Pengusaha Bersorak

Hakim AS Memblokir Keputusan Pentagon Terkait Perusahaan AI Anthropic

Perseteruan antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan perusahaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Anthropic kembali memasuki babak baru. Seorang hakim Amerika Serikat (AS) memblokir keputusan Pentagon yang menyebut Anthropic sebagai risiko rantai pasok keamanan nasional. Putusan tersebut dianggap kemenangan bagi pembuat model AI Claude dalam konfliknya dengan militer AS.

Hakim Menilai Keputusan Pentagon sebagai Tindakan Ilegal

Hakim Pengadilan Federal AS, Rita Lin, memutuskan bahwa keputusan Pentagon untuk memasukkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok adalah tindakan yang ilegal dan tidak berdasar. Lin, yang ditunjuk oleh mantan Presiden AS, Joe Biden, menegaskan bahwa pemanggilan keamanan nasional bukan alasan untuk menghukum kritikus pemerintah.

Anthropic Tolak Penggunaan Model AI Claude untuk Militer AS

Masalah bermula ketika Menteri Pertahanan AS menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok. Anthropic menolak izin militer AS untuk menggunakan model AI Claude, dengan alasan belum cukup andal untuk digunakan dalam senjata otonom. Perusahaan juga menentang pengawasan domestik yang dianggap melanggar hak sipil masyarakat.

Anthropic kemudian menggugat pemerintah AS, menuding Pentagon melampaui wewenangnya dan melakukan pembalasan terhadap kritik mereka terhadap keselamatan AI. Perusahaan juga mengklaim tidak diberi kesempatan adil untuk membela diri.

Departemen Kehakiman AS dan Sikap Anthropic

Di sisi lain, Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa penolakan Anthropic terhadap persyaratan penggunaan Claude bisa mengganggu operasional militer. Pemerintah menegaskan keputusannya didasarkan pada penolakan perusahaan terhadap kontrak, bukan pandangan mereka tentang keselamatan AI.

Penetapan Anthropic ini menjadi kasus pertama di mana perusahaan AS dianggap risiko rantai pasok militer. Anthropic menyambut baik putusan pengadilan, meskipun pertempuran hukum belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi gugatan terpisah yang dapat mempengaruhi kerja sama dengan pemerintah AS.

Source link