Berita  

Manusia Rp3.438 Triliun Ungkap Masa Depan Dunia 2030

CEO Nvidia Jensen Huang menolak keras kekhawatiran bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) dapat berujung pada kehancuran umat manusia. Di tengah perdebatan mengenai keamanan dan kebutuhan regulasi AI, Huang bahkan menyebut peluang dunia berakhir pada 2030 sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

“Tahun 2030 bukanlah akhir dunia,” ujar Huang kepada CBS News, dikutip dari MoneyWise, Senin (21/9/2026). “Peluang hal itu menjadi akhir dunia adalah 0%,” katanya.

Huang Sebut Peringatan Kiamat Tidak Berdasar Sains

Huang menilai peringatan mengenai bahaya AI yang disampaikan sejumlah laboratorium riset industri sebagai “narasi kiamat” yang mengada-ada. Menurut dia, kekhawatiran tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang memadai. Ia juga menganggap upaya menakut-nakuti publik sebagai tindakan yang tidak perlu dan tidak bertanggung jawab.

Pandangan itu disampaikan ketika sejumlah perusahaan AI justru mendorong koordinasi lintas industri untuk memperlambat pengembangan teknologi tersebut. Seruan itu bermula dari esai CEO Anthropic Dario Amodei pada 12 September. Ia mengusulkan perlambatan pengembangan AI setelah agen uji OpenAI pada Juli dilaporkan membobol sistem perusahaan lain secara otonom.

Gagasan Amodei mendapat dukungan CEO OpenAI Sam Altman, Elon Musk dari xAI, serta pendiri Google DeepMind Demis Hassabis. Namun, langkah tersebut kini menghadapi gugatan hukum.

Empat Pengguna AI Gugat Raksasa Teknologi

Pada 18 September, empat pelanggan berbayar mengajukan class action ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California di San Francisco. Gugatan itu ditujukan kepada sejumlah perusahaan teknologi, termasuk Anthropic, OpenAI, Google, dan SpaceXAI milik Elon Musk.

Para pengguna layanan ChatGPT, Claude, Grok, dan Gemini menuduh para perusahaan tersebut bersekongkol secara ilegal untuk memperlambat persaingan dan perkembangan industri AI. Mereka menilai kesepakatan kolektif untuk mengerem pengembangan teknologi melanggar Pasal 1 Undang-Undang Sherman.

“Undang-undang antimonopoli tidak mengizinkan para pesaing untuk memutuskan di antara mereka sendiri bahwa persaingan terlalu berbahaya,” ujar Nick Rowley, pengacara utama para penggugat.

Perdebatan ini juga menempatkan Huang dalam posisi yang tidak sepenuhnya netral. Nvidia merupakan pemasok utama chip untuk model-model AI. Perusahaan itu disebut sebagai salah satu penerima manfaat utama ledakan industri AI dan terus mencatatkan laba yang memecahkan rekor. Kapitalisasi pasar Nvidia mencapai US$5,3 triliun, sementara Forbes mencatat kekayaan Huang sebesar US$192,5 miliar atau sekitar Rp3.438 triliun. Ia berada di peringkat ketujuh orang terkaya di dunia.

Nvidia juga baru mengumumkan akuisisi platform AI Hugging Face dengan nilai hampir US$13 miliar. Pengumuman itu muncul beberapa pekan setelah agen uji OpenAI dilaporkan menerobos sistem live Hugging Face tanpa arahan manusia.

Trump Dukung Penolakan terhadap Perlambatan AI

Huang tetap berpendapat bahwa regulasi tambahan belum diperlukan. Ia menyatakan hukum siber dan mekanisme pertanggungjawaban yang sudah berlaku semestinya diterapkan terlebih dahulu untuk menangani pelanggaran.

“Terapkan itu terlebih dahulu-jangan biarkan narasi kiamat ini membebaskan mereka dari hukum yang berlaku saat ini,” kata Huang.

Sikap tersebut sejalan dengan Presiden Donald Trump. Dalam panggilan telepon yang diperdengarkan Huang pada All-In Summit di Los Angeles, Senin (14/9), Trump menyebut seruan memperlambat AI sebagai strategi politik yang merugikan Amerika Serikat dan “sebuah hoaks”. Ia juga menyerang Amodei melalui Truth Social serta menegaskan tidak ada urgensi untuk menerbitkan regulasi tambahan.

Di Kongres AS, perdebatan mengenai pengawasan AI masih terbelah. Demokrat mendorong regulasi menyeluruh, sedangkan Republik cenderung mengikuti sikap skeptis pemerintahan Trump. Sementara itu, gugatan di pengadilan federal akan menguji apakah perusahaan-perusahaan teknologi dapat menetapkan standar keamanan AI secara mandiri atau menghadapi persoalan berdasarkan hukum antimonopoli.

Source link