Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi demo ojek online (ojol) dari Koalisi Ojol Nasional (KON) meminta enam tuntutan pada pemerintah. Jika tidak ada progress dalam waktu satu minggu pasca demo, mereka meminta pemerintah menutup aplikasi layanan pengantaran.
Sementara itu, mereka juga akan turun demo dalam jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada penyelesaian dari pemerintah dalam waktu dua minggu.
“Itu permintaan kami untuk memberikan kepastian jaminan progress yang baik,” kata Perwakilan divisi hukum Koalisi Ojol Nasional (KON), Muhammad Rahman kepada wartawan usai demo, Kamis (29/8) lalu.
Soal permintaan menutup aplikasi, Menteri Kominfo Budi Arie menegaskan tidak mengambil langkah tersebut. Pasalnya, hal itu akan mengganggu pelayanan masyarakat.
“Ya jangan lah, pelayanan masyarakat terganggu. Kita juga melihat kepentingan masyarakat, aplikator, ojol harus dipikirin,” ungkap Budi ditemui Jumat (30/8/2024).
Dia juga mengatakan revisi Permenkominfo No 1 Tahun 2012 bisa dilakukan. Sebab ini isu yang terkait dengan kepentingan masyarakat.
“Semua untuk kepentingan masyarakat bisa dilakukan. Lagi harmonisasi secepatnya,” kata dia.
Salah satu tuntutan KON adalah merevisi atau menambah pasal Permenkominfo No 1 Tahun 2012 terkait tarif pengantaran makanan dan paket yang diserahkan pada pasar, bukan diatur oleh pemerintah.
Hal ini dinilai membuat aplikator bisa menerapkan harga yang sangat murah. Pada akhirnya berdampak pada penghasilan pelaku ojol.
(fab/fab)
